2 Perkara Isbat Nikah Ditolak, Hakim: Ikuti Aturan Perkawinan!
Senin, 25 Oktober 2021 M / 18 Rabiul Awwal 1443 H. Sesuai agenda sidang di hari Senin tanggal 25 Oktober 2021, perkara yang disidangkan di Pengadilan Agama Kasongan hari ini terdiri dari 2 perkara Isbat/Pengesahan Nikah. Mejelis Hakim yang bersidang adalah Majelis B, yakni Majelis dari Wakil Ketua Pengadilan Agama Kasongan, H. Rofik Samsul H., S.H. sebagai ketua majelis dan Azim Izzul Islami, S.H.I., M.H. dan Fariz Prasetyo Aji, S.H. sebagai hakim anggota. Kedua perkara yang disidangkan hari ini adalah isbat nikah dengan penetapan akhir yang negatif, artinya kedua perkara tersebut ditolak oleh Majelis Hakim. Alasan penolakan permohonan isbat nikah itu beragam, pada perkara pertama penolakan permohonan didasarkan pada pertimbangan ketidakabsahan wali nikah, sedangkan pada perkara kedua penolakan permohonan didasarkan pada pertimbangan pernikahan sirri yang dilaksanakan saat Pemohon I masih terikat perkawinan dengan isteri pertama atau isteri sebelumnya.
Pada perkara pertama, wali nikah Pemohon II (Isteri) adalah saudara sepupu jauh dari ayah kandung Pemohon II, padahal masih ada wali nikah yang masih masuk dalam kategori wali nasab yakni kakak kandung Pemohon II. Ayah kandung tidak merestui perkawinan tersebut karena ayah kandung beragama Non-Islam dan tidak mau anaknya masuk Islam dan berdasarkan keterangan Para Pemohon, kakak kandung Pemohon enggan menikahkan karena sedang sibuk, sehingga tidak ada proses taukil wali nikah. Azim Izzul Islami, S.H.I., M.H. yang merupakan hakim anggota I memberikan keterangan “meskipun perkawinan dilaksanakan dengan tujuan baik, namun ketentuannya, baik yang diatur oleh hukum positif maupun fiqh islam, harus dipenuhi agar dampaknya juga baik. Ikuti aturan perkawinan!”. Sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim. Ketentuan ini dipertegas oleh Pasal 1 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 tahun 2005 tentang Wali Hakim yang menjelaskan beberapa golongan yang termasuk dalam kategori wali nikah.
Perkara kedua yakni isbat nikah atas perkawinan sirri dimana Pemohon I (suami) pada saat menikah masih terikat perkawinan dengan isteri sebelumnya. Hakim berpendapat bahwa nikah semacam ini adalah salah satu bentuk dari poligami liar dan harus ditolak sebagai bentuk perlindungan terhadap harkat martabat perempuan. Meskipun izin kepada isteri pertama untuk menikah lagi (poligami) masih terdapat khilafiyah atau perbedaan pendapat di kalangan ulama, namun peraturan perundang-undangan di Indonesia mewajibkan adanya izin dari isteri pertama untuk menikah. Hal ini bertujuan agar ikatan suci perkawinan tidak dinodai oleh perselingkuhan berkedok agama. Sebagaimana keterangan dari Fariz Prasetyo Aji, S.H. yang merupakan hakim anggota 2, bahwa selain perlindungan hak perempuan, tujuan dari penolakan ini adalah demi tertib administrasi perkawinan. Undang-Undang perkawinan yang dibentuk, bukan sekedar tulisan hitam di atas putih yang bersifat memaksa, namun juga memiliki fungsi untuk mengatur agar tercipta ketertiban, khususnya dalam bidang perkawinan.
