PEDOMAN PENGELOLAAN KESEKRETARIATAN
KEPEGAWAIAN
No |
Peraturan |
Dokumen |
1 |
Badan Kepegawaian Negara Nomor K-26-30/V.7-3/99 Tentang batas usia 1ension Pegawai Negeri Sipil |
|
2 |
Badan Kepegawian Negara Nomor WK.26-30W/V.125.B/99 Perpanjangan batas usia pension Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menduduki jabatan auditor Madya dan auditor utama |
|
3 |
Peraturan Pemerintah 17 tahu 2020 tentang perubahan atas PP 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS |
|
4 |
Peraturan Badan Kepegawaian Negara RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil |
Dokumen |
5 |
Peraturan Badan Kepegawaian Negara RI nomor 4 tahun 2020 tentang Pedoman kriteria Penetapan Kecelakaan Kerja, cacat dan penyakit akibat kerja, serta kriteria penetapan tewas bagi pegawai Aparatur Sipil Negara |
|
6 |
PP Nomor 30 tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil |
|
7 |
Surat edaran nomor 8 tahun 2020 tentang pengaturan jam kerja dalam tatanan normal pad MA dan Badan Peradilan yang ada di bawahnya untuk wilayah jabodetabek dan wilayah dengan status zona merah covid-19 |
|
8 |
SK SEKMA nomor 552/SEK/SK/VIII/2020 tentang petunjuk penyusunan perjanjian kerjasama antara Pengadilan dan Pihak lain |
|
9 |
Surat Edaran Nomor 6 tahun 2021 tentang Penetapan jam kerja pada bulan Ramadhan 1442 Hijriah di lingkungan MA RI dan Badan Peradilan yang berada dibawah nya |
|
10 |
PP nomor 38 tahun 2020 tentang jenis jabatan yang dapat diisi oleh pegawai pemerintah dengan perjanjian kerj |
|
11 |
PP nomor 40 tahun 2010 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 16 tahun 1994 tentang jabatan fungsional pegawai negeri sipil |
|
12 |
SK KMA nomor 210/KMA/SK/VIII/202 tentang penyesuaian tunjungan kinerja berdasarkan kelas jabatan pegawai di lingkungan MA dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya |
UMUM DAN KEUANGAN
No |
Peraturan |
Dokumen |
1 |
PMK RI nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan transper ke daerah dan dana desa tahun anggaran 2021 dalam rangka mendukung penanganan pandemic Covid-19 dan dampaknya |
|
2 |
PMK RI nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan tahun anggaran 2021 |
|
3 |
PMK RI nomor 43/PMK.05/2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan anggaran belanja atas beban pendapatan dan belanja negera dalam penanganan covid-19 |
|
4 |
Keputusan Sekretaris MA RI nomor 578/SEK/SK/VIII/2020 tantang petunjuk teknis pelaksanaan penialaian kinerja pegawai di lingkungan MA RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya |
|
5 |
Pelaksanaan pemberian tunjangan kinerja pegawai di Lingkungan MA dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya |
|
6 |
PMK RI nomor 50/PMK.05/2018 tentang standar kompetensi kerja khusus bagi Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, dan Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar |
|
7 |
PMK.Nomor 57/PMK.06/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Mentri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara |
|
8 |
PMK Nomor 102/PMK.02/2018 tentang Klasifikasi Anggaran |
|
9 |
PMK nomor 118/PMK.06/2020 tentang Investasi pemerintah dalam rangka Program pemulihan ekonomi nasional |
|
10 |
PMK Nomor 118/PMK.06/2018 tentang tata cara rekonsiliasi Barang Milik Negara dalam rangka penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat |
|
11 |
PMK nomor 208/PMK.02/2019 tentang petunjuk penyusunan dan penelaahan rencana kerja dan anggaran kementrian Negara/lembaga dan pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran |
|
12 |
PMK nomor 185/PMK.02/2020 tentang pengelolaan anggaran dalam rangka penanganan pandemic covid-19 dan atau program pemulihan ekonomi nasional |
PERENCANAAN IT DAN PELAPORAN
No |
Peraturan |
Dokumen |
1 |
PMK RI nomor 121/PMK.07/2020 tentang batas maksimal kumulatif deficit anggaran pendapatan dan belanja daerah, batas maksimal deficit anggaran pendapatan dan belanja daerah dan batas maksimal kumulatif pinjaman daerah tahun anggaran 2021 |
|
2 |
PMK nomor 208/PMK.02/2020 tentang Tata cara revisi anggaran tahun anggaran 2021 |
|
3 |
UU RI nomor 2 tahun 2020 tentang Penetapan peraturan pemerintah pengganti UU nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan Negara dan stabilitas system keuangan untuk penanganan pandemic covid-19 dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonimian nasional dan atau stabilitas system keuangan menjadi UU |
|
4 |
PMK no or PER- 2/PB/2021 tentang Petunjuk teknis revisi anggaran yang menjadi kewenangan direktorat jenderal perbendaharaan pada tahun anggaran 2021 |
|
5 |
PMK nomor 234/PMK.05/2020 tentang perubahan atas peraturan Menteri Keuangan nomor 225/PMK.05/2019 tentang kebijakan akuntansi pemerintah pusat |
|
6 |
Petunjuk teknis penyusunan RKA-KL Tahun Anggaran 2021 bagi Pengadilan Tingkat Pertama dan Bading pada 4 lingkungan Peradilan |
|
7 |
Surat Sesma batas waktu pengisian Rencana Umum Pengadaan (RUP) |
|
8 |
SK Sekretaris MA nomor 2374/SEK/SK/V/2020 tentang Rencana Strategis MA Tahun Anggaran 2020-2024 |
|
9 |
Penyampaian Dokumen SAKIP |
|
10 |
PP nomor 39 tahun 2006 tentang tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan |
|
11 |
PP RI nomor 71 tahun 2019 tentang penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik |
IT
No |
Peraturan |
Dokumen |
1 |
KMA nomor 71/KMA/SK/III/2018 tentang Pembentukan kelompok kerja penyusunan kebijakan MA tentang tata kelola teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan MA dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya |
Dokumen |
2 |
KMA nomor 122/KMA/SK/VII/2018 tentang Pedoman Tata Kelola Pengguna Terdaftar Sistem Informasi Pengadilan |
Dokumen |
3 |
KMA nomor 269/KMA/SK/XII/2018 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan MA dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya |
Dokumen |
PEDOMAN PENGELOLAAN KESEKRETARIATAN
Kepegawaian
No |
Peraturan |
Dokumen |
1 |
Badan Kepegawaian Negara Nomor K-26-30/V.7-3/99 Tentang batas usia 1ension Pegawai Negeri Sipil |
|
2 |
Badan Kepegawian Negara Nomor WK.26-30W/V.125.B/99 Perpanjangan batas usia pension Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menduduki jabatan auditor Madya dan auditor utama |
|
3 |
Peraturan Pemerintah 17 tahu 2020 tentang perubahan atas PP 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS |
|
4 |
Peraturan Badan Kepegawaian Negara RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil |
Dokumen |
5 |
Peraturan Badan Kepegawaian Negara RI nomor 4 tahun 2020 tentang Pedoman kriteria Penetapan Kecelakaan Kerja, cacat dan penyakit akibat kerja, serta kriteria penetapan tewas bagi pegawai Aparatur Sipil Negara |
|
6 |
PP Nomor 30 tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil |
|
7 |
Surat edaran nomor 8 tahun 2020 tentang pengaturan jam kerja dalam tatanan normal pad MA dan Badan Peradilan yang ada di bawahnya untuk wilayah jabodetabek dan wilayah dengan status zona merah covid-19 |
|
8 |
SK SEKMA nomor 552/SEK/SK/VIII/2020 tentang petunjuk penyusunan perjanjian kerjasama antara Pengadilan dan Pihak lain |
|
9 |
Surat Edaran Nomor 6 tahun 2021 tentang Penetapan jam kerja pada bulan Ramadhan 1442 Hijriah di lingkungan MA RI dan Badan Peradilan yang berada dibawah nya |
|
10 |
PP nomor 38 tahun 2020 tentang jenis jabatan yang dapat diisi oleh pegawai pemerintah dengan perjanjian kerj |
|
11 |
PP nomor 40 tahun 2010 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 16 tahun 1994 tentang jabatan fungsional pegawai negeri sipil |
|
12 |
SK KMA nomor 210/KMA/SK/VIII/202 tentang penyesuaian tunjungan kinerja berdasarkan kelas jabatan pegawai di lingkungan MA dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya |
UMUM DAN KEUANGAN
No |
Peraturan |
Dokumen |
1 |
PMK RI nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan transper ke daerah dan dana desa tahun anggaran 2021 dalam rangka mendukung penanganan pandemic Covid-19 dan dampaknya |
|
2 |
PMK RI nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan tahun anggaran 2021 |
|
3 |
PMK RI nomor 43/PMK.05/2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan anggaran belanja atas beban pendapatan dan belanja negera dalam penanganan covid-19 |
|
4 |
Keputusan Sekretaris MA RI nomor 578/SEK/SK/VIII/2020 tantang petunjuk teknis pelaksanaan penialaian kinerja pegawai di lingkungan MA RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya |
|
5 |
Pelaksanaan pemberian tunjangan kinerja pegawai di Lingkungan MA dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya |
|
6 |
PMK RI nomor 50/PMK.05/2018 tentang standar kompetensi kerja khusus bagi Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, dan Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar |
|
7 |
PMK.Nomor 57/PMK.06/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Mentri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara |
|
8 |
PMK Nomor 102/PMK.02/2018 tentang Klasifikasi Anggaran |
|
9 |
PMK nomor 118/PMK.06/2020 tentang Investasi pemerintah dalam rangka Program pemulihan ekonomi nasional |
|
10 |
PMK Nomor 118/PMK.06/2018 tentang tata cara rekonsiliasi Barang Milik Negara dalam rangka penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat |
|
11 |
PMK nomor 208/PMK.02/2019 tentang petunjuk penyusunan dan penelaahan rencana kerja dan anggaran kementrian Negara/lembaga dan pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran |
|
12 |
PMK nomor 185/PMK.02/2020 tentang pengelolaan anggaran dalam rangka penanganan pandemic covid-19 dan atau program pemulihan ekonomi nasional |
PERENCANAAN IT DAN PELAPORAN
No |
Peraturan |
Dokumen |
1 |
PMK RI nomor 121/PMK.07/2020 tentang batas maksimal kumulatif deficit anggaran pendapatan dan belanja daerah, batas maksimal deficit anggaran pendapatan dan belanja daerah dan batas maksimal kumulatif pinjaman daerah tahun anggaran 2021 |
|
2 |
PMK nomor 208/PMK.02/2020 tentang Tata cara revisi anggaran tahun anggaran 2021 |
|
3 |
UU RI nomor 2 tahun 2020 tentang Penetapan peraturan pemerintah pengganti UU nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan Negara dan stabilitas system keuangan untuk penanganan pandemic covid-19 dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonimian nasional dan atau stabilitas system keuangan menjadi UU |
|
4 |
PMK no or PER- 2/PB/2021 tentang Petunjuk teknis revisi anggaran yang menjadi kewenangan direktorat jenderal perbendaharaan pada tahun anggaran 2021 |
|
5 |
PMK nomor 234/PMK.05/2020 tentang perubahan atas peraturan Menteri Keuangan nomor 225/PMK.05/2019 tentang kebijakan akuntansi pemerintah pusat |
|
6 |
Petunjuk teknis penyusunan RKA-KL Tahun Anggaran 2021 bagi Pengadilan Tingkat Pertama dan Bading pada 4 lingkungan Peradilan |
|
7 |
Surat Sesma batas waktu pengisian Rencana Umum Pengadaan (RUP) |
|
8 |
SK Sekretaris MA nomor 2374/SEK/SK/V/2020 tentang Rencana Strategis MA Tahun Anggaran 2020-2024 |
|
9 |
Penyampaian Dokumen SAKIP |
|
10 |
PP nomor 39 tahun 2006 tentang tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan |
|
11 |
PP RI nomor 71 tahun 2019 tentang penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik |
IT
No |
Peraturan |
Dokumen |
1 |
KMA nomor 71/KMA/SK/III/2018 tentang Pembentukan kelompok kerja penyusunan kebijakan MA tentang tata kelola teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan MA dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya |
Dokumen |
2 |
KMA nomor 122/KMA/SK/VII/2018 tentang Pedoman Tata Kelola Pengguna Terdaftar Sistem Informasi Pengadilan |
Dokumen |
3 |
KMA nomor 269/KMA/SK/XII/2018 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan MA dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya |
Dokumen |